Nadirsyah Hosen (Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada University of Wollongong, Australia) Media Indonesia, Jum’at, 20 April 2001 KONFLIK antara eksekutif dan legislatif kian membuat bangsa ini berjalan tak tentu arah. Ancaman perang saudara membayang di depan mata ketika dikabarkan pendukung Presiden telah menyiapkan pasukan berani mati jika Sidang Istimewa jadi dilaksanakan. Ancaman ini juga dijawab…
Nadirsyah Hosen (Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada University of Wollongong, Australia) Media Indonesia, Selasa, 26 Juni 2001 KEHADIRAN Poros Tengah pada Sidang Umum MPR 1999 dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif akan kebuntuan politik yang dialami bangsa ini. Masih segar ingatan kita ketika bangsa ini dihadapkan pada pilihan antara Habibie atau Megawati dan setiap pilihan mengandung…
Mengapa Gus Dur bersedia dicalonkan dalam perebutan kursi Presiden? Inilah pertanyaan yang santer dibicarakan khalayak ramai, termasuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Gus Dur pernah mengutip adagium vox populi vox dei (suara rakyat sebanding dengan suara Tuhan) dihadapan ribuan massa NU–yang berarti karena rakyat lewat pemilu telah menjatuhkan pilihannya pada PDI Perjuangan, maka calon Presiden partai…
Nadirsyah Hosen (Alumni Fakultas Hukum Northern Territory University, Australia) Media Indonesia, Senin, 16 April 2001 MEDIA INDONESIA (8/4/01) melaporkan bahwa konon Megawati Soekarnoputri mengajukan tiga syarat untuk menerima tawaran menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Jikalau ketiga syarat itu dapat diterima, maka diduga kuat proses memorandum kedua dan sidang istimewa akan berlangsung mulus. Ketiga alasan itu adalah…
Nadirsyah Hosen (Alumni Fakultas Hukum Northern Territory University, Australia) Media Indonesia, Senin, 29 April 2002 DI tengah bayang-bayang krisis konstitusi (constitutional crisis) akibat ketidakpuasan sejumlah kelompok terhadap proses amendemen UUD 1945, koalisi organisasi nonpemerintah (ornop) yang bertemu dengan Ketua MPR M Amien Rais, beberapa hari yang lalu, mengajukan usulan terobosan. Mereka mengusulkan, sebagaimana dilaporkan media…
Nadirsyah Hosen (Kandidat Doktor Ilmu Hukum pada University of Wollongong, Australia) Media Indonesia, Senin, 11 Juni 2001 PENONAKTIFAN Kapolri dan (isyarat) penolakan KSAD untuk dicopot oleh Presiden telah menimbulkan pertanyaan akan peran TNI/Polri vis-a-vis Presiden. Penolakan kedua jenderal bintang empat itu didasari alasan yang sama, TNI/Polri tidak mau dibawa kembali ke persoalan politik praktis. Indikasinya…
Media Indonesia, Rabu, 29 Mei 2002 PRESIDEN Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR M Amien Rais, para purnawirawan TNI, dan sejumlah pengamat menyatakan dengan tegas bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak termasuk dalam proses amendemen. Mereka menyatakan hal ini sebagai harga mati. Israr dalam tulisannya di Media Indonesia (27/5) telah meringkas argumen harga mati ini: dapat membuka luka…
Copyright © 1999-2002 Media Indonesia. All rights reserved. Rabu, 23 Oktober 2002 ‘DALAM hal ihwal kegentingan yang memaksa’, begitu bunyi Pasal 22 UUD 1945, ‘Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’. Pasal ini memberikan dasar kepada pemerintah untuk mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Antiterorisme. Kedua perpu tersebut, masing-masing Perpu tentang Pemberantasan…
Copyright © 1999-2002 Media Indonesia. All rights reserved. Senin, 23 September 2002 AMERIKA SERIKAT sedang bersiap-siap menabuh genderang perang kembali. Kali ini target sasarannya adalah Irak yang dianggap tidak mematuhi resolusi dan sanksi PBB yang telah berlangsung selama dua belas tahun. Niat pemerintah Amerika Serikat tersebut rupanya kurang mendapat sambutan dari para sekutunya. Bukan saja…